Rabu, 14 April 2010

KETAHANAN NASIONAL DALAM ASPEK IPOLEKSOSBUDHANKAM TERHADAP KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA

Ketahanan Nasional Dalam Aspek IPOLEKSOSBUDHANKAM Terhadap Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.

A. Pengertian Ketahanan Nasional (Tannas) Indonesia.
Ketahanan nasional Indonesia adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi segenap
aspek kehidupan nasional yang terintegrasi.
Berdasarkan rumusan pemgertian ketahanan nasional(Tannas) dan kondisi kehidupan nasional
Indonesia,ketahanan nasional(Tannas) sesungguhnua merupakan gambaran dari kondisi sistem
kehidupan nasional dalam berbagai aspek pada saat tertentu.Tiap-tiap aspek,terutama aspek-
aspek dinamis,di dalam tata kehidupan nasional relatif berubah menurut waktu,ruang, dan
lingkungan sehingga interaksinya menciptakan kondisi umum yang sangat komplekdan amat
sulit di pantau.

B. Ketahanan Nasional Dalam Aspek (IPOLEKSOSBUDHANKAM) terhadap Kehidupan
Berbangsa dan Bernegara.
Dalam rangka pemahaman dan pembinaan tata kehidupan nasional,diperlukan penyederhanaan
tertentu dari berbagai aspek kehidupan nasional.

Berikut ini aspek yang berkaitan dengan sosial bersifat dinamis yang meliputi :
1. Ketahanan Dalam Aspek Ideologi.
Ideologi adalah suatu sistem nilai sekaligus kebulatan ajaran yang memberikan motivatasi.Ideologi juga mengandung konsep dasar tentang kehidupan yang dicita-citakan
oleh suatu bangsa.Keampuhan suatu ideologi tergantung pada rangkainan nilai yang di
kandungnya,yang dapat memenuhi serta menjamin segala aspirasi dan kehidupan manusia.
Ketahanan ideologi diartikan sebagai kondisi dinamik kehidupan ideologi bangsa Indonesia.
Ketahanan ini mengandung keuletan dan ketagguhan kekuatan nasional dalam menghadapi
dan mengatasi segala tantangan,ancaman,hambatan,serta gangguan dari luar maupun dari dalam secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka menjamin kelangsungan kehidup
an ideologi bangsa dan negara RI.
Perwujudan ketahanan ideologi tersebut memerlukan kondisi mental bangsa yang berlandaskan keyakinan akan kebenaran ideologi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara serta berlandaskan pengamalan Pancasila secara konsisten dan berlanjut.
Pencapaian ketahanan ideologi memerlukan penghayatan dan pengamalan Pancasila secara murni dan konsekuen,baik obyektif maupun subyektif.
a. Pelaksanaan obyaktif adalah pelaksanaan nilai-nilai yang secara tersurat terkandung dalam
ideologi atau palilng tidak secara tersirat dalam UUD 1945 serta segala peraturan
perundang-undangan dibawahnya dan segala kegiatan penyelenggaraan negara.
b. Pelaksanaan subyektif adalah pelaksanaan nilai-nilai tersebut oleh masing-masing individu
dalam kehidupan sehari-hari,sebagai pribadi,anggota masyarakat dan warga negara.
1.1 Pembinaan Ketahanan Nasional
Upaya memperkuat ketahanan ideologi memerlukan langkah pembinaan berikut :
a. Pengamalan Pancasila secara obyektif dan subyektif terus dikembangkan serta ditingkat
kan.
b. Pancasila sebagai ideologi terbuka perlu terus direlevansikan dan diaktualisasikan nilai
instrumentalnya agar tetap mampu membimbing dan mengarahkan kehidupan dalam ber
bermasyarakat,berbangsa dan bernegara.
c. Sesanti Bhinneka Tunggal Ika dan konsep wawasan nusantara yang bersumber dari
Pancasila harus terus dikembangkan dan ditanamkan dalam masyarakat yang majemuk
sebagai upaya untuk selalu menjaga persatuan dan kesatuan wilayah serta moralitas yang
loyal dan bangga terhadap bangsa dan negara.
d. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara RI harus dihayati dan di
amalkan secara nyata oleh setiap penyelenggara negara,lembaga kenegaraan,lembaga
kemasyarakatan,serta setiap warga negara Indonesia agar kelestarian dan keampuhannya
terjaga dan tujuan nasional serta cita-cita bangsa Indonesia terwujud.

e. Pembangunan sebagai pengamalan Pancasila harus menunjukan keseimbangan antara fisik
material dengan mental spiritual untuk menghindari tumbuhnya materialisme dan sekular-
isme.
f. Pendidikan Moral Pancasila ditanamkan pada diri anak didik dengan cara mengintegrasi
kannya kedalam mata pelajaran lain.

2. Ketahanan Dalam Aspek Politik.
Politik berasal dari kata politics yang mengandung makna kekuasaan(pemerintah) dan atau
policy yang berarti kebijaksanaan.
Ketahanan pada aspek politik diartikan sebagai kondisi dinamik kehidupan politik yang ber
isi keuletan,ketangguhan dalam menghadapi dan mengatasi tantangan,ancaman,hambatan,ser
ta gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam secara langsung maupun tidak
langsung untuk menjamin kelangsungan hidup politik bangsa dan negara RI berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945.
Perwujudan ketahanan pada aspek politik memerlukan kehidupan politik bangsa yang sehat,
dinamis,dan mampu memelihara stabilitas politik.

3. Ketahanan Dalam Aspek Ekonomi.
Perekonomian adalah salah satu aspek kehidupan nasional yang berkaitan dengan pemenuhan
kebutuhan masyarakat,yang meliputi produksi,distribusi,serta konsumsi barang dan jasa dan
dengan usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Ketahanan ekonomi diartikan sebagai kondisi dinamis kehidupan perekonomian bengsa yang
berisi keuletan dan ketangguhan kekuatan nasional dalam menghadapi serta segala tantangan,
ancaman,hambatan,serta gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam secara
langsung maupun tidak langsung untuk menjamin kelangsungan hidup politik bangsa dan
negara RI berdasarkan Pancasila dan UUD1945.
Pembangunan ekonomi diarahkan pada mantapnya ketahanan ekonomi melalui iklim usaha
yang sehat serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi,tersedianya barang dan jasa,
terpeliharanya fungsi lingkungan hidup serta meningkatnya daya saing dalam lingkup per
ekonomian global.
3.1 Pencapaian tingkat ketahanan ekonomi yang diinginkan memerlukan pembinaan berbagai
hal,yaitu antara lain :
1. Sistem ekonomi Indonesia diarahkan untuk dapat mewujudkan kemakmuran dan kesejah
teraan yang adil dan merata di seluruh wilayah nusantara melalui ekonomi kerakyatan
serta untuk menjamin kesinambungan pembangunan nasional dan kelangsungan hidup
bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
2. Ekonomi kerakyatan harus menghindarkan :
a. Sistem free fight liberalsm yang hanya menguntungkan pelaku ekonomi kuat dan tidak
memungkinkan berkembangnya ekonomi kerakyatan.
b. Sistem etatisme,dalam arti negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan
serta mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor
negara.
c. pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli yang meugi
kan masyarakat dan bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial.
3. Struktur ekonomi dimantapkan secara seimbang dan saling menguntungkan dalam kesela
rasan dan keterpaduan antara sektor pertanian dan perindustrian serta jasa.
4. Pembangunan ekonomi yang merupakan usaha bersama atas dasr asa kekeluargaan diba
wah pengawasan anggota masyarakat,memotivasi dan mendorong peran serta masyarakat
secara aktif.
5. Pemerataan pembangunan dan pemanfaatan hasi-hasilnya senantiasa dilaksanakan dengan
memperhatikan keseimbangan dan keserasian pembangunan antarwilayah dan antarsektor.
6. Kemampuan bersaing harus ditumbuhkan secara sehat dan dinamis untuk mempertahan
kan serta meningkatkan eksistensi dan kemandirian perekonomian nasional.

4. Ketahanan Dalam Aspek Sosial Budaya.
Istilah sosial budaya mencakup dua segi utama kehidupan bersama manusia,yaitu segi sosial
dimana manusia harus mengadakan kerjasama demi kelangsungan hidupnya dan segi budaya
yang merupakan keseluruhan tata nilai dan cara hidup yang manifestasinya tampak dalam
tingkah laku dan hasil tingkah laku yang terlembagakan.
Yang disebut “sosial” adalah pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat yang
mengandung nilai-nilai kebersamaan,senasib,sepenanggungan dan solidaritas yang merupa
kan unsur pemersatu.
Sementara “budaya” adalah sistaem nilai yang merupakan hasil cipta,rasa dan karsa manusia
yang menumbuhkan gagasan-gagasan utama dan menjadi kekuatan pendukung dalam meng
gerakkan kehidupan.
Ketahanan di bidang sosial budaya diartikan sebagai kondisi dinamis budaya bangsa Indo
nesia yang berisi keuletan,ketangguhan, dan kemampuan untuk mengembangkan kekuatan
nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan,ancaman,hambatan serta ganggu
an dari luar maupun dari dalam yang langsung maupun tidak langsung membahayakan kelang
sungan kehidupan sosial budaya bangsa dan negara RI.

5. Ketahanan Dalam Aspek Pertahanan dan Keamanan.
Pertahanan dan keamanan Indonesia adalah kesemestaan daya upaya seluruh rakyat Indonesia
dalam mempertahankan dan mengamankan negara demi kelangsungan hidup bangsa dan
negara RI.
Pertahanan dan keamanan negara RI dilaksanakan dengan menyusun,mengerahkan,dan meng
gerakkan seluruh potensi nasional,termasuk kekuatan masyarakat di seluruh bidang kehidup
an nasioal secara terintegrasi dan terkoordinasi.
Pertahanan dan keamanan negara RI bertujuan untuk menciptakan keamanan bangsa dan ne
gara dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional Indonesia.
Wujud ketahanan pertahanan dan keamanan tercermin dalam kondisi daya tangkal bangsa
yang dilandasi oleh kesadaran bela negara seluruh rakyat.Kondisi ini mengandung kemampu
an bangsa dalam memelihara stabilitas pertahanan dan keamanan negara,mengamankan pem
bangunan dan hasil-hasilnya,serta mempertahankan kedaulatan negara dan menagkal segala
bentuk ancaman.
Untuk mewujudkan keberhasilan ketahanan nasional,setiap warga negara Indonesia,perlu :
a. Memiliki semangat perjuangan bangsa dalam membentuk perjuangan non fisik yang di
sertai keuletan dan ketangguhan tanpa kenal menyerah dan mampu mengembangkan ke
kuatan nasional dalam rangka menghadapi segala tantangan,ancaman dan gangguan yang
dari dalam maupun dari luar untuk menjamin identitas,integras,kelangsungan hidup bang
sa dan negara serta pencapaian tujuan nasional.
b. Sadar dan peduli akan pengaruh-pengaruh yang timbul pada aspek IPOLEKSOSBUD
HANKAM ,sehingga setiap warga negara Indonesia dapat mengeliminir pengaruh tersebut


Referensi : PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN,Drs.S.Sumarsono,MBA,
Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta,2001.

IMPLEMENTASI WAWASAN NUSANTARA DALAM BERBAGAI KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA

IMPLEMENTASI WAWASAN NUSANTARA DALAM BERBAGAI KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA.


A. Pengantar Impementasi Wawasan Nusantara.
Wawasan nusantara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yamg mencakup kehidupan politik,ekonomi,sosial budaya,dan pertahanan keamanan harus tercemin dalam pola pikir,pola sikap,dan pola tindak senantiasa mengutamakan kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia diatas kepentingan pribadi dan golongan.Dengan demikian,wawasan nusantara menjadi nilai yang menjiwai segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada setiap dan strata di seluruh wilayah negara,sehingga menggambarkan sikap dan perilaku,paham serta semangat kebangsaan atau nasionalisme yang tinggi yang merupakan identitas atau jati diri bangsa Indonesia.

B. Pengertian Wawasan Nusantara.
Wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional yang bersumber pada Pancasila dan berdasarkan UUD 1945 adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat,berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional.

C. Unsur Dasar Konsepsi Wawasan Nusantara.
Konsepsi Wawasan Nusantara terdiri dari tiga unsur dasar ,yaitu :
1. Wadah (Contour)
Wadah kehidupan bermasyarakat,berbangsa,dan bernegara meliputi seluruh wilayah
Indonesia yang memiliki kekayaan alam dan penduduk dengan keanekaragaman
budaya.Bangsa Indonesia memiliki organisasi kenegaraan yang merupakan wadah
berbagai kegiatan kenegaraan dalam wujud suprastruktur pilotik.
2. Isi (Content).
Isi adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan
nasional yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945.Isi menyangkut dua hal yang
esensial,yaitu :
a. Realisasi aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama serta pencapaian cita-cita dan
tujuan nasional.
b. Persatuan dan kesatuan dalam keBhinekaan yang meliputi semua aspek kehidupan
nasional.
3. Tata Laku (Conduct)
Tata laku merupakan hasil interaksi antara wadah dan isi,yang terdiri :
a. Tata laku batiniah, mencerminkan jiwa,semangat, dan mentalitas yang baik dari
bangsa Indonesia.
b. Tata laku lahiriah, tercermin dalam tindakan,perbuatan dan perilaku dari bangsa
Indonesia.

D. Asas Wawasan Nusantara.
Asas wawasan nusantara merupakan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah dasar yang
harus dipatuhi,ditaati,dipelihara dan diciptakan demi tetap taat dan setianya komponen
pembentuk bangsa Indonesia (suku bangsa atau golongan) terhadap kesepakatan bersama.
Asas wawasan nusantara terdiri dari :
1. Kepentingan yang sama.
Ketika menegakkan dan merebut kemerdekaan,kepentingan bersama bangsa Indonesia
adalah menghadapi penjajahan secara fisik dari bangsa lain.tujuan yang sama adalah
tercapainya kesejahteraan dan rasa aman yang lebih baik daripada sebelumnya.

2. Keadilan.
Yang berarti kesesuaian pembagian hasil dengan andil,jerih payah usaha dan kegiatan
baik orang perorangan,golongan,kelompok maupun daerah.
3. Kejujuran.
Yang berarti keberanian berpikir,berkata dan bertindak sesuai realita serta ketentuan yang
benar biarpun realita atau ketentuan itu pahit an kurang enak didengarnya.
4. Solidaritas.
Yang berarti diperlukannya rasa seti kawan,mau memberi dan berkorban bagi orang
lain tanpa meniggalkan ciri dan karakter budaya masing-masing.
5. Kerja sama.
Brarti adanya koordinasi,saling pengertian yang didasarka atas kesetaraan sehingga
kerja kelompok,baik kelompok yang kecil maupun kelompok yang lebih besar dapat tercapai demi terciptanya sinergi yang lebih baik.
6. Kesetiaan.
Kesetiaan terhadap kesepakatan bersama ini sangatlah penting dan menjadi tonggak utama terciptanya persatuan dan kesatuan dalam keBhinekaan.Jika kesetiaan terhadap
kesepakatan bersama ini goyah apalagi ambruk,dapat dipastikan bahwa persatuan dan
kesatuan dalam keBhinekaan bangsa Indonesia akan hancur berantakan.Ini berarti hilang
nya negara kesatuan Indonesia.

E. Arah Pandang.
Dengan latar belakang budaya,sejarah,kondisi,konstelasi geografi, dan perkembangan
lingkungan strategis,arah pandang wawasan nusantara meliputi :
a. Arah pandang ke dalam, mengandung arti bahwa bangsa Indonesia harus peka dan
berusaha untuk mencegah dan mengatasi sedini mungkin faktor-faktor penyebab
timbulnya disintegrasi bangsa dan harus mengupayakan tetap terbina dan terpelihara
nya persatuan dan kesatuan dalam keBhinekaan.
b. Arah pandang ke luar, mengandung arti bahwa dalam kehidupan internasionalnya,bangsa
Indonesia harus berusaha mengamankan kepentingan nasionalnya dalam semua aspek
kehidupan,baik politik,ekonomi,sosial budaya maupun pertahanan dan keamanan demi
tercapainya tujuan nasional sesuai dengan yang tertera pada Pembukaan UUD 1945.

F. Fungsi.
Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman,motivasi,dorongan,serta rambu-rambu
dalam menentukan kebujaksanaan,keputusan,tindakan dan perbuatan bagi penyelenggara
negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan
bermasyarakat,berbangsa, dan bernegara.

G.Tujuan.
Wawasan nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek
kehidupan rakyat Indonesia yang lebih tinggi mengutamakan kepentingan nasional daripada
kepentingan individu,kelompok,golongan,suku bangsa atau daerah.

H. Sasaran Implementasi Wawasan Nusantara dalam Kehidupan Nasional.
Wawasan nusantara menjadi pola yang mendasari cara berpikir,bersikap,bertindak dalam
rangka menghadapi,menyikapi,atau menangani berbagai permasalahan menyangkut
kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan bernegara.
Implementasi wawasan nusantara sentiasa berorientasi pada kepentingan rakyat dan
wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh sebagai berikut :
a. Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan politik, akan menciptakan iklim
penyelenggara negara yang sehat dan dinamis.
b. Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan ekonomi, akan menciptakan tatanan
ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan
kemakmuran rakyat secara adil dan merata.
c. Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan sosial budaya, akan menciptakan
sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui,menerima dan menghormati segala bentuk
perbedaan atau keBhinekaan sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia Sang Pencipta.
d. Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan hankam, akan menumbuh-kembang
kan kesadaran cinta tanah air dan bangsa yang lebih lanjut akan membentuk sikap bela
negara pada setiap warga negara Indonesia.

I. Pemasyarakatan/Sosialisasi Wawasan Nusantara.
Pemasyarakatan wawasan nusantara tersebut dapat dilakukan dengan cara berikut :
1. Menurut sifat/cara penyampaiannya,dapat dilaksanakan sebagai berikut :
a. Langsung,yang terdiri dari ceramah,diskusi,dialog,tatap muka.
b. Tidak langsung,yang terdiri dari media elektronik,media cetak.
2. Menurut metode penyampaiannya yang berupa :
a. Keteladanan.
Melalui metode penularan keteladanan dalam sikap perilaku kehidupan sehari-hari
kepada lingkungannya,terutama dengan memberikan contoh-contoh berpikir,bersikap
dan bertindak mementingkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan
pribadi dan golongan,sehingga timbul semangat kebangsaan yang selalu cinta tanah air.
b. Edukasi
Melalui metode pendekatan formal yang dimulai dari tingkat kanak-kanak sampai
perguruan tinggi,kursus-kursus dan sebagainya.Dan juga melalui metode pendekatan
informal dapat dilaksanakan di lingkungan rumah/keluarga,di lingkungan pemukiman,
pekerjaan,dan organisasi kemasyarakatan.
c. Komunikasi.
Wawasan nusantara melaui metode komunikasi adalah tercapainya hubungan
komunikatif secara baik yang akan mampu menciptakan iklim saling menghargai,
menghormati,mawas diri dan tenggang rasa sehingga tercipta kesatuan bahasa dan
tujuan tentang wawasan nusantara.
d. Integrasi.
Wawasan nusantara melalui metode integrasi adalah terjalinnya persatuan dan
kesatuan.

J. Tantangan Implementasi Wawasan Nusantara.
Dewasa ini kita menyaksikan bahwa individu dalam bermasyarakat,berbangsa, dan bernegara
sedang mengalami perubahan.Faktor utama yang mendorong terjadinya proses perubahan
tersebut adalah nilai-nilai kehidupan baru yang dibawa oleh negara maju dengan kekuatan
penetrasi globalnya.Tantangan itu antara lain :
a. Pemberdayaan rakyat yang optimal.
b. Dunia yang tanpa batas.
c. Era baru kapitalisme.
d. Kesadaran warga negara.



REFERENSI : PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN,Drs.S.Sumarsono,MBA,
Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta,2001.